================================================================================ hukum.live - STATUTORY LAWS & REGULATIONS LOOKUP ================================================================================ INQUIRY / PERTANYAAN: Pasal 362 CATEGORY / BIDANG HUKUM: Criminal Law & Penal Code (KUHP) TARGET COMPARISON LANGUAGE: English DATE / TANGGAL: 06 November 2026, 17:44 WIB PERMANENT URL: https://hukum.live/laws/lookup/pasal-362/ ================================================================================ -------------------------------------------------------------------------------- 1. ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) -------------------------------------------------------------------------------- ### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) #### 1. Rujukan Statuta dan Teks Normatif Pasal 362 merujuk pada tindak pidana pencurian pokok (biasa) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diundangkan kembali melalui UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958). Di samping itu, dalam kerangka reformasi hukum pidana nasional, ketentuan ini dikodifikasi ulang ke dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). * **Pasal 362 KUHP (Lama):** > *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."* *(Catatan: Nilai denda disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menjadi dilipatgandakan 1.000 kali, yakni paling banyak Rp900.000,00).* * **Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru):** > *"Setiap Orang yang mengambil suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00)."* --- #### 2. Unsur-Unsur Yuridis Tindak Pidana (Bestanddelen van het Delict) Untuk memutus seseorang bersalah melanggar Pasal 362 KUHP, Penuntut Umum wajib membuktikan terpenuhinya unsur-unsur berikut secara kumulatif: * **Unsur-Unsur Objektif:** 1. **Barang siapa / Setiap Orang (*Hij*):** Subjek hukum perseorangan yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). 2. **Mengambil (*Wegnemen*):** Perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke dalam kekuasaan mutlak pelaku, sehingga terlepas dari kekuasaan nyata pemilik semula. 3. **Barang sesuatu (*Enig goed*):** Benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai guna (termasuk tenaga listrik, data digital, atau pulsa sebagaimana diakui dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung). 4. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain (*Hetwelk geheel of ten deele aan een ander toebehoort*):** Benda tersebut bukan merupakan benda terlantar (*res nullius*) atau kepemilikan mutlak dari si pelaku. * **Unsur-Unsur Subjektif:** 1. **Dengan maksud (*Oogmerk*):** Bentuk kesengajaan (*dolus*) yang mensyaratkan adanya kehendak dan keinsyafan untuk menjadikan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya sendiri (*animus rem sibi habendi*). 2. **Secara melawan hukum (*Wederrechtelijk*):** Penguasaan benda dilakukan tanpa hak, tanpa izin pemilik, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sebelum tindakan pengalihan penguasaan itu terjadi. --- #### 3. Diferensiasi, Kualifikasi, dan Ambang Batas (PERMA No. 2 Tahun 2012) * **Kualifikasi Delik:** Pasal 362 KUHP merupakan delik biasa (*gewone delicten*), bukan delik aduan (*klachtdelicten*), sehingga proses penuntutan tidak memerlukan laporan/pengaduan dari korban (kecuali pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 KUHP). * **Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP jo. PERMA 2/2012):** Jika nilai objek barang yang dicuri tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak disertai unsur pemberatan (sebagaimana Pasal 363 atau Pasal 365 KUHP), maka tindak pidana diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda, diperiksa dengan acara cepat, dan terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan rutan. --- #### 4. Akibat Hukum, Hak Korban, dan Prosedur Penegakan * **Pertanggungjawaban Pidana:** Pelaku terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda. Berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dan jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan rutan terhadap tersangka/terdakwa karena ancaman pidana mencapai 5 tahun atau lebih. * **Hak Korban:** Korban berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian (SPKT), mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perdata melalui Pasal 98 KUHAP, atau menempuh gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) guna menuntut pemulihan hak atas kerugian materiil. * **Penyelesaian Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):** Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, perkara Pasal 362 KUHP dapat diselesaikan di luar persidangan (penghentian penuntutan) apabila nilai kerugian dipulihkan, terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dan pelaku bukan merupakan residivis. -------------------------------------------------------------------------------- 2. PARALLEL STATUTORY ANALYSIS & TRANSLATION (ENGLISH) -------------------------------------------------------------------------------- ### LEGAL ANALYSIS & STATUTORY PROVISIONS (ENGLISH) #### 1. Statutory Citations and Normative Text Article 362 refers to the primary offense of ordinary (basic) theft under the Indonesian Criminal Code (the legacy KUHP, derived from the *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* as re-enacted via Law No. 1 of 1946 in conjunction with Law No. 73 of 1958). Additionally, under Indonesia's criminal law reform framework, this provision has been recodified into Article 476 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New KUHP). * **Article 362 of the (Legacy) KUHP:** > *"Any person who takes any property, which wholly or partially belongs to another person, with the intent to unlawfully appropriate it, shall be sentenced for theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiahs."* *(Note: The fine threshold has been updated pursuant to Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 by multiplying the amount by 1,000, setting it to a maximum of IDR 900,000.00).* * **Article 476 of Law No. 1 of 2023 (New KUHP):** > *"Any Person who takes any Property, which belongs wholly or partly to another person, with the intent to unlawfully possess it, shall be sentenced for theft, with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Category IV (IDR 200,000,000.00)."* --- #### 2. Juridical Elements of the Offense (*Bestanddelen van het Delict*) To sustain a criminal conviction under Article 362 of the KUHP, the Public Prosecutor must prove the cumulative satisfaction of the following statutory elements: * **Objective Elements:** 1. **Any person (*Barang siapa / Hij*):** A natural legal person capable of bearing criminal liability (*toerekeningsvatbaarheid*). 2. **Takes (*Mengambil / Wegnemen*):** The physical act of removing a piece of property from its original location or possession into the perpetrator's absolute control, thereby severing the original possessor's actual control. 3. **Any property (*Barang sesuatu / Enig goed*):** Tangible or intangible movable property possessing economic or functional value (including electricity, digital data, or cellular credits as recognized in settled Supreme Court jurisprudence). 4. **Wholly or partially belonging to another (*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*):** The property must not be abandoned property (*res nullius*) or the exclusive legal property of the perpetrator. * **Subjective Elements:** 1. **With the intent (*Met het oogmerk*):** A manifestation of *mens rea* / intent (*dolus*) requiring the desire and awareness to treat the property as one's own (*animus rem sibi habendi*). 2. **Unlawfully / Without right (*Wederrechtelijk*):** The appropriation of the property is performed without legal right, without the owner's authorization, or in direct violation of applicable law prior to the act of dispossession. --- #### 3. Classification, Minor Offenses, and Statutory Thresholds (PERMA No. 2 of 2012) * **Offense Classification:** Article 362 of the KUHP is classified as an ordinary offense (*gewone delicten*), distinct from a complaint-based offense (*klachtdelicten*). Consequently, state prosecution does not depend on a formal complaint filed by the victim (except in cases of theft among family members pursuant to Article 367 of the KUHP). * **Minor Theft (Article 364 KUHP jo. PERMA No. 2 of 2012):** If the economic value of the stolen property does not exceed IDR 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) and the act does not contain aggravating factors (as set forth under Articles 363 or 365 of the KUHP), the charge is mitigated to a Minor Offense (*Tindak Pidana Ringan / Tipiring*), punishable by a maximum detention of 3 months or a fine, processed under summary proceedings, and pre-trial detention cannot be imposed. --- #### 4. Legal Consequences, Victim Rights, and Enforcement Procedure * **Criminal Liability:** The perpetrator faces a maximum prison term of 5 years or statutory fines. Under Article 21 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), investigators and public prosecutors possess the statutory authority to place the suspect/defendant in pre-trial detention because the statutory maximum penalty reaches or exceeds 5 years. * **Victims' Legal Rights:** Victims have the right to file an official criminal report with the police, petition for a joinder of civil compensation claims within the criminal proceeding pursuant to Article 98 of the KUHAP, or file an independent civil tort lawsuit (*Onrechtmatige Daad* under Article 1365 of the Indonesian Civil Code) for full restitution of material damages. * **Resolution via Restorative Justice:** Pursuant to Police Regulation No. 8 of 2021 and Attorney General Regulation No. 15 of 2020, an offense under Article 362 of the KUHP may be resolved outside the court system (resulting in dismissal of prosecution) provided that full material restitution is made, a mutual settlement agreement is reached with the victim, and the perpetrator is not a repeat offender (*residivis*). ================================================================================ Disclaimer: Generated by hukum.live for educational and statutory guidance purposes. ================================================================================