Hukum Korporasi, Investasi & M&A
Komparasi: Bahasa Indonesia & English
06 Nov 2026, 01:20 WIB
Law No. 13 of 2003
Bahasa Komparasi:
English
URL Langsung:
https://hukum.live/laws/lookup/law-no-13-of-2003-3/
Analisis Komparasi Berdampingan
🇮🇩
Bahasa Indonesia (Hukum Nasional)
Rujukan Pasal & Analisis Yuridis Resmi
### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA)
#### 1. Gambaran Umum & Status Keberlakuan (Status of Legislation)
tentang Ketenagakerjaan ("****") merupakan kerangka hukum pokok (*lex generalis*) yang mengatur seluruh aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam perkembangannya, materi muatan mengalami amendemen substantif yang signifikan melalui:
1. **** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("** / **");
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023** tertanggal 31 Oktober 2024, yang menguji dan membatalkan serta merevisi interpretasi sejumlah pasal ketenagakerjaan dalam (khususnya terkait batas waktu PKWT, alih daya/outsourcing, upah minimum, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja);
3. Peraturan pelaksana turunan, antara lain:
* **** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("****");
* **** jo. **** tentang Pengupahan.
---
#### 2. Ketentuan Pokok Statuta & Struktur Pengaturan
##### A. Bentuk dan Hubungan Kerja (–59 jo. )
Hubungan kerja terjadi atas dasar Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang memenuhi syarat sahnya perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata () dan :
1. **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):**
* Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (bukan pekerjaan yang bersifat tetap/terus-menerus).
* Berdasarkan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, jangka waktu PKWT dibatasi kembali paling lama 5 (lima) tahun, termasuk perpanjangan.
* Mensyaratkan kewajiban pemberian **Uang Kompensasi PKWT** oleh Pengusaha pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus ( jo. ).
2. **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT):**
* Dapat mensyaratkan masa percobaan (*probation*) paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan upah tidak boleh di bawah ketentuan upah minimum.
##### B. Alih Daya / Outsourcing (–66 jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023)
* Pelaksanaan alih daya dibatasi pada sebagian pelaksanaan pekerjaan saja.
* Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 mewajibkan pembatasan jenis pekerjaan alih daya diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk mencegah pengalihan seluruh kegiatan operasional perusahaan kepada pihak ketiga.
##### C. Waktu Kerja, Lembur, dan Istirahat (–79 jo. )
* **Waktu Kerja Standar:**
* 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja per minggu; atau
* 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja per minggu.
* **Kerja Lembur (Overtime):**
* Paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu (tidak termasuk lembur pada hari istirahat mingguan/libur resmi). Wajib mendapatkan persetujuan tertulis pekerja dan dibayar upah lembur.
* **Waktu Istirahat & Cuti:**
* Istirahat mingguan: 1 atau 2 hari per minggu.
* Cuti tahunan: sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus.
##### D. Pengupahan (–90 jo. jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023)
* Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi/UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota/UMK).
* Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 mengembalikan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) serta memperhitungkan indeks tertentu berbasis kebutuhan hidup layak dan inflasi secara riil.
* Komponen upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap/Tidak Tetap. Porsi Upah Pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap ().
##### E. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) & Kompensasi Pascakerja (–156 jo. )
* PHK wajib diupayakan untuk dihindari. Apabila tidak dapat dihindari, pemberitahuan PHK disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya. Jika timbul penolakan/sengketa, wajib diselesaikan melalui mekanisme bipartit, mediasi/konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai .
* **Hak Finansial Akibat PHK ():**
1. **Uang Pesangon (UP):** Dihitung berdasarkan masa kerja, maksimal 9 (sembilan) bulan upah (untuk masa kerja 8 tahun atau lebih).
2. **Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):** Dimulai dari masa kerja 3 (tiga) tahun (2 bulan upah) hingga maksimal 10 bulan upah (untuk masa kerja 24 tahun atau lebih).
3. **Uang Penggantian Hak (UPH):** Meliputi cuti tahunan yang belum gugur dan belum diambil, ongkos kepulangan (jika ada), serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/PP/PKB.
* Besaran pengali/faktor perhitungan UP dan UPMK bervariasi bergantung pada alasan PHK (misal: efisiensi, likuidasi, force majeure, pelanggaran disiplin/SP3, atau pensiun).
---
#### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak (Rights & Obligations)
| Subjek | Hak Statuter Pokok | Kewajiban Pokok |
| :--- | :--- | :--- |
| **Pekerja / Buruh** | • Memperoleh upah yang layak di atas upah minimum.<br>• Perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).<br>• Kebebasan berserikat dan berunding bersama (SP/SB).<br>• Kompensasi berakhirnya PKWT atau pesangon PHK. | • Melaksanakan pekerjaan sesuai arahan sah pengusaha.<br>• Mentaati tata tertib kerja (PP/PKB).<br>• Menjaga rahasia perusahaan dan loyalitas etis. |
| **Pengusaha / Pemberi Kerja** | • Menetapkan target kerja dan tata tertib perusahaan.<br>• Menjatuhkan sanksi administratif (SP1, SP2, SP3) atas pelanggaran.<br>• Mengakhiri hubungan kerja sesuai prosedur statuta. | • Membayar upah dan lembur tepat waktu.<br>• Mendaftarkan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan.<br>• Mengesahkan PP atau merundingkan PKB.<br>• Memenuhi hak kompensasi pengakhiran kerja. |
---
#### 4. Pedoman Kepatuhan Praktis Perusahaan (Compliance Guidance)
1. **Audit Kontrak Ketenagakerjaan:** Validasi seluruh klausul PKWT agar tidak mencakup pekerjaan yang bersifat inti/tetap (*permanent/core jobs*) dan pastikan klausul kompensasi akhir kontrak telah disesuaikan dengan formula .
2. **Kepatuhan Terhadap Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023:** Lakukan reviu atas strategi alih daya (*outsourcing*) dan pastikan kepatuhan terhadap regulasi sektoral ketenagakerjaan yang sedang diperbarui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
3. **Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) / PKB:** Perusahaan dengan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja wajib membuat PP yang disahkan oleh instansi ketenagakerjaan berwenang, berlaku selama masa maksimal 2 (dua) tahun.
4. **Pencegahan Sengketa Hubungan Industrial:** Buat risalah tertulis (*minutes of meeting*) formal dalam setiap perundingan bipartit atas perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja.
🇬🇧
English Legal Analysis & Statutory Codification
Parallel Comparative Translation & Compliance Notes
### LEGAL ANALYSIS & STATUTORY PROVISIONS (ENGLISH)
#### 1. Overview & Current Legislative Status
Law Number 13 of 2003 on Manpower ("**Manpower Act / Law No. 13/2003**") serves as the primary governing statutory framework (*lex generalis*) regulating all aspects of labor and industrial relations in Indonesia. Substantive statutory provisions of Law No. 13/2003 have been significantly amended by:
1. **Law Number 6 of 2023** on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Job Creation Law / Law No. 6/2023**");
2. **Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023** dated October 31, 2024, which reviewed, struck down, and reinterpreted key manpower provisions in Law No. 6/2023 (specifically regarding fixed-term contracts, outsourcing scope, minimum wage formulas, and termination procedures);
3. Implementing regulations, including:
* **Government Regulation Number 35 of 2021** on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Times, and Termination of Employment ("**GR No. 35/2021**");
* **Government Regulation Number 36 of 2021** in conjunction with **Government Regulation Number 51 of 2023** on Wages.
---
#### 2. Key Statutory Provisions & Structural Analysis
##### A. Employment Relationships & Agreement Types (Articles 50–59 Law No. 13/2003 jo. GR No. 35/2021)
An employment relationship is established based on an Employment Agreement between an Employer and an Employee, requiring compliance with general contractual validity conditions under (**) and :
1. **Fixed-Term Employment Agreement (*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu* / "PKWT"):**
* May only be executed for specific types of work which, by their nature or execution, will be completed within a specified duration (cannot be applied to permanent/continuous operational work).
* Pursuant to Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, the maximum cumulative duration for a PKWT is restored to a maximum limit of 5 (five) years, including any extensions.
* Employers are statutorily required to pay **PKWT Compensation Pay** upon contract expiration to any employee who has completed at least 1 (one) continuous month of service ( Law No. 13/2003 jo. GR No. 35/2021).
2. **Indefinite-Term Employment Agreement (*Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu* / "PKWTT"):**
* May stipulate a statutory probationary period not exceeding 3 (three) months, during which the wage paid must not fall below statutory minimum wage standards.
##### B. Outsourcing / Business Process & Labor Supply (Articles 64–66 Law No. 13/2003 jo. MK Decision No. 168/PUU-XXI/2023)
* Outsourcing arrangements are strictly restricted to partial work execution.
* Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 mandates that permissible categories of outsourced work must be clearly delimited by the Minister of Manpower to prevent companies from outsourcing core business operations.
##### C. Working Hours, Overtime, and Rest Periods (Articles 77–79 Law No. 13/2003 jo. Law No. 6/2023)
* **Standard Statutory Working Hours:**
* 7 (seven) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 6-day workweek; or
* 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 5-day workweek.
* **Overtime:**
* Capped at a maximum of 4 (four) hours per day and 18 (eighteen) hours per week (excluding overtime rendered during weekly rest days or public holidays). Requires written employee consent and statutory overtime pay calculation.
* **Rest Periods & Leave:**
* Weekly rest: 1 or 2 days per week depending on the work schedule.
* Annual leave: a statutory minimum entitlement of 12 (twelve) working days after 12 (twelve) months of continuous service.
##### D. Remuneration & Wages (Articles 88–90 Law No. 13/2003 jo. GR No. 36/2021 jo. MK Decision No. 168/PUU-XXI/2023)
* Employers are strictly prohibited from paying wages below statutory Minimum Wage rates (Provincial Minimum Wage / UMP or Regency/City Minimum Wage / UMK).
* Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 reinstates Sectoral Minimum Wages (UMSK) and orders an indexation formula reflecting decent living needs (*kebutuhan hidup layak*) alongside purchasing power parity and inflation.
* Wage structure may comprise Basic Wage and Allowances. The Basic Wage component must constitute at least 75% of the aggregate total of the basic wage and fixed allowances ( Law No. 13/2003).
##### E. Termination of Employment (*PHK*) & Severance Packages (Articles 150–156 Law No. 13/2003 jo. GR No. 35/2021)
* Employers, employees, and the state must make all efforts to prevent termination. Where termination is unavoidable, a written notification of termination must be served at least 14 (fourteen) working days in advance. Disputed terminations must undergo bipartite negotiation, tripartite conciliation/mediation, and adjudication by the Industrial Relations Court (*PHI*) pursuant to .
* **Post-Termination Statutory Entitlements ():**
1. **Severance Pay (*Uang Pesangon* / "UP"):** Calculated based on length of continuous service, capped at 9 (nine) months of wages (for service of 8 years or more).
2. **Long-Service Pay (*Uang Penghargaan Masa Kerja* / "UPMK"):** Applies starting from 3 (three) years of service (2 months' wages), capped at 10 months' wages (for service of 24 years or more).
3. **Compensation of Rights (*Uang Penggantian Hak* / "UPH"):** Encompasses accrued, unexpired, and untaken annual leave, repatriation expenses (where contractually committed), and other benefits stipulated in the Employment Agreement/Company Regulations/CBA.
* Statutory multipliers applicable to UP and UPMK depend strictly upon the underlying legal grounds for termination (e.g., efficiency, company liquidation, force majeure, disciplinary dismissal following Warning Letters, or retirement).
---
#### 3. Statutory Rights and Obligations of the Parties
| Subject | Core Statutory Rights | Core Statutory Obligations |
| :--- | :--- | :--- |
| **Employee / Laborer** | • Right to statutory minimum remuneration.<br>• Right to occupational safety and health (OSH/K3) protection.<br>• Right to freedom of association and collective bargaining.<br>• Right to statutory PKWT compensation or statutory severance package upon termination. | • Perform contractual employment duties under lawful management direction.<br>• Comply with company discipline, Company Regulations, or CBA.<br>• Maintain corporate trade secrets and standard duty of loyalty. |
| **Employer** | • Right to assign tasks and enforce operational discipline.<br>• Right to issue statutory disciplinary sanctions (Warning Letters I, II, III).<br>• Right to terminate employment strictly in accordance with statutory procedures. | • Pay wages and statutory overtime promptly.<br>• Mandatory enrollment and contribution to social security programs (BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan).<br>• Promulgate Company Regulations (PP) or negotiate a Collective Bargaining Agreement (PKB).<br>• Satisfy post-termination compensation entitlements. |
---
#### 4. Corporate Compliance Guidance
1. **Employment Contract Restructuring:** Audit all PKWT templates to verify that fixed-term employees are not assigned to continuous core operational tasks. Verify that end-of-contract compensation calculation algorithms comply with GR No. 35/2021.
2. **Alignment with Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023:** Review existing outsourcing structures and monitor forthcoming Ministry of Manpower sectoral regulations regarding restricted outsourcing job classifications and revised sectoral minimum wage thresholds.
3. **Company Regulations (*Peraturan Perusahaan* / PP) Certification:** Any business entity employing 10 (ten) or more personnel must establish and register written Company Regulations with the competent Manpower Office, subject to mandatory renewal every 2 (two) years.
4. **Industrial Dispute Mitigation:** Ensure comprehensive, signed, and dated bipartite minutes of meeting (*Risalah Perundingan Bipartit*) are kept during any formal employment grievance or termination proceeding to satisfy procedural requirements under .
Pencarian Terkait dalam Kategori Ini
EN
Pasal 378 dan 372 KUHP Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
06 Nov 2026
Lihat
EN
Pasal 378 dan 372 KUHP Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
06 Nov 2026
Lihat
EN
Law No. 13 of 2003
06 Nov 2026
Lihat
EN
can a shareholder also be an employee
06 Nov 2026
Lihat
EN
Undang undang kdrt
06 Nov 2026
Lihat