Perpajakan, Perbankan & Fintech
•
•
Bank Indonesia & Financial Services Authority (OJK)
Bank Indonesia dan OJK Luncurkan Kerangka Kerja Bersama QRIS Antarnegara & Perlindungan Konsumen Fintech
Bank Indonesia & OJK Issue Joint Framework for Cross-Border QRIS & Fintech Consumer Protection
Ringkasan Poin Kepatuhan Utama
Kerangka regulasi baru mengatur perutean pembayaran lintas batas, standar rekening penampung (escrow) platform pinjaman daring, serta klausul wajib arbitrase Indonesia dalam kontrak merchant.
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan petunjuk bersama mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran digital dan teknologi finansial.
Ketentuan Utama:
1. **Penyelesaian Transaksi QRIS Antarnegara:** Setiap transaksi ritel lintas batas wajib menggunakan mata uang Rupiah dan diselesaikan melalui bank penyelesai lokal sesuai UU Mata Uang No. 7/2011.
2. **Ketentuan Modal & Rekening Escrow P2P Lending:** Penyelenggara LPBBTI diwajibkan memenuhi modal disetor minimal Rp 25 Miliar dan mengalirkan dana pemberi/penerima pinjaman melalui rekening dana lender (escrow) perbankan nasional.
3. **Perlindungan Data Nasabah:** Data transaksi dan biometrik nasabah dilarang dialihkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan promosi tanpa persetujuan eksplisit sesuai UU Pelindungan Data Pribadi.
Saran Kepatuhan Usaha:
Pelaku industri tekfin dan merchant pembayaran online disarankan memperbarui klausul perjanjian kerja sama (PKS) dan syarat ketentuan aplikasi guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.
Perlu Kontrak atau Dokumen yang Sesuai Regulasi Ini?
Buat kontrak atau surat resmi berdasar kepatuhan hukum terkini dalam hitungan menit.