Ketenagakerjaan & Karyawan
•
•
Ministry of Manpower Circular (Kemenaker)
Kemenaker Terbitkan Edaran Penegakan RPTKA Tenaga Kerja Asing dan Pembayaran Dana Kompensasi DKP-TKA
Ministry of Manpower Releases Compliance Directives for Expatriate Work Permits (RPTKA) & Compensation Levies
Ringkasan Poin Kepatuhan Utama
Kemenaker memperketat verifikasi pengesahan RPTKA untuk direksi dan tenaga ahli asing, menegaskan kewajiban pendampingan TKI serta bukti pelunasan dana kompensasi DKP-TKA secara online.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan surat edaran operasional perihal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai Peraturan Pemerintah No. 34/2021 dan UU No. 6/2023.
Ketentuan Pokok:
1. **Verifikasi RPTKA Digital:** Pengajuan RPTKA melalui portal TKA Online kini diproses dalam 5 hari kerja untuk proyek investasi strategis PMA dan tenaga ahli teknis.
2. **Kewajiban TKI Pendamping:** Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja pendamping WNI untuk setiap TKA yang dipekerjakan dan menyampaikan laporan transfer teknologi/keahlian secara berkala setiap 6 bulan.
3. **Pembayaran Dana Kompensasi (DKP-TKA):** Tarif PNBP sebesar USD 100 per jabatan per bulan wajib disetorkan melalui kode billing penerimaan negara sebelum penerbitan rekomendasi visa tinggal terbatas (ITAS).
4. **Pengecualian Direksi Pemegang Saham:** Direksi atau Komisaris WNA yang memiliki saham pada perseroan dikecualikan dari kewajiban penunjukan TKI pendamping sesuai ketentuan perundang-undangan.
Saran Kepatuhan Usaha:
Manajemen SDM dan bagian legal PT PMA diimbau meninjau masa berlaku RPTKA dan ITAS ekspatriat, serta merapikan arsip pelatihan alih teknologi demi mengantisipasi pengawasan ketenagakerjaan.
Perlu Kontrak atau Dokumen yang Sesuai Regulasi Ini?
Buat kontrak atau surat resmi berdasar kepatuhan hukum terkini dalam hitungan menit.