Law No. 13 of 2003

### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) #### 1. Kedudukan dan Perkembangan Regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") merupakan *lex generalis* yang mengatur hubungan industrial di Republik Indonesia. Ketentuan dalam UU 13/2003 telah mengalami perubahan mendasar melalui: 1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja"). 2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUU-XXI/2023**, yang membatalkan dan merevisi sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengubah UU 13/2003 (antara lain terkait pembatasan alih daya, durasi PKWT, penetapan upah minimum, serta prosedur PHK). 3. **Peraturan Pelaksana:** - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. --- #### 2. Ketentuan Statuter Kunci ##### A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) vs. PKWTT (Pasal 56–59 UU 13/2003 jo. UU 6/2023) * **Pasal 56 & 59:** PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (pekerjaan musiman, pekerjaan sekali selesai, atau penyelesaian produk baru). * **Larangan:** PKWT dilarang diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap/permanen. * **Perubahan Pasca-Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023:** Durasi maksimal PKWT dikembalikan pada batas waktu maksimal tertentu (sebelumnya maksimal 5 tahun akumulatif dalam PP 35/2021 diuji kembali untuk memberikan kepastian masa kerja). Jika ketentuan dilanggar, demi hukum status pekerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). * **Uang Kompensasi PKWT (Pasal 61A):** Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya telah berlangsung minimal 1 (satu) bulan penuh secara proporsional saat kontrak berakhir. ##### B. Alih Daya / Outsourcing (Pasal 64–66 UU 13/2003 jo. Putusan MK 168/2023) * Perusahaan alih daya wajib berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan mengantongi izin operasional dari pemerintah pusat. * Berdasarkan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus dibatasi dan ditetapkan secara jelas oleh Menteri Ketenagakerjaan guna mencegah eksploitasi dan menjamin perlindungan kerja. ##### C. Waktu Kerja, Lembur, dan Istirahat (Pasal 77–78 UU 13/2003 jo. UU 6/2023) * **Waktu Kerja Standar (Pasal 77):** - 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja; atau - 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja. * **Waktu Lembur (Pasal 78):** Maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu (tidak termasuk lembur pada hari istirahat mingguan/libur resmi). Wajib ada persetujuan tertulis dari pekerja dan pembayaran upah kerja lembur. ##### D. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) & Kompensasi (Pasal 150–157A UU 13/2003 jo. PP 35/2021) PHK harus diupayakan untuk dihindari. Apabila tidak dapat dihindari: 1. **Tata Cara:** Pengusaha wajib menyampaikan pemberitahuan PHK secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum PHK berlaku (atau 7 hari kerja dalam masa percobaan). Jika pekerja menolak, wajib diselesaikan melalui perundingan bipartit, mediasi/konsiliasi di Disnaker, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 2. **Hak Keuangan Pasca-PHK (Pasal 156 UU 13/2003 jo. PP 35/2021):** - **Uang Pesangon (UP):** Dihitung berdasarkan masa kerja (1 bulan upah untuk masa kerja < 1 tahun, hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih). - **Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):** Diberikan mulai masa kerja 3 tahun (2 bulan upah) hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. - **Uang Penggantian Hak (UPH):** Meliputi cuti tahunan yang belum diambil, biaya ongkos pulang ke tempat asal (jika ada), dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. --- #### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak | Subjek Hukum | Hak Utama | Kewajiban Utama | | :--- | :--- | :--- | | **Pekerja / Buruh** | - Menerima upah sesuai ketentuan Upah Minimum (Pasal 88E).<br>- Memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK & BPJS Kesehatan).<br>- Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<br>- Hak berserikat dan berunding bersama (Pasal 104). | - Melaksanakan tugas sesuai dengan Perjanjian Kerja/PP/PKB.<br>- Menjaga rahasia perusahaan dan kepatuhan tata tertib.<br>- Memberikan itikad baik dalam hubungan kerja. | | **Pengusaha / Pemberi Kerja** | - Menetapkan target kinerja dan SOP perusahaan.<br>- Mengambil tindakan disipliner sesuai regulasi internal.<br>- Melakukan restrukturisasi bisnis sesuai koridor hukum. | - Membayar upah tepat waktu beserta kompensasi lembur/PHK.<br>- Mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS.<br>- Menyediakan sarana K3 dan perlindungan kerja.<br>- Mendaftarkan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke Disnaker. | --- #### 4. Pedoman Kepatuhan Praktis bagi Perusahaan 1. **Audit Kontrak Kerja:** Pastikan pemisahan klausul PKWT dan PKWTT mematuhi batasan jenis pekerjaan. Sediakan anggaran untuk pembayaran Uang Kompensasi PKWT di akhir masa kontrak. 2. **Harmonisasi Regulasi Pasca-Putusan MK 168/2023:** Pantau peraturan menteri ketenagakerjaan terbaru yang mengatur batasan alih daya (outsourcing) dan formula upah minimum. 3. **Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP):** Wajib diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali dan disahkan oleh dinas ketenagakerjaan setempat (Pasal 111 UU 13/2003). 4. **Manajemen Risiko Sengketa:** Dokumentasikan seluruh pelanggaran pekerja secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP 3) yang sah sebelum memproses PHK demi memitigasi risiko gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).