UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) **Dasar Hukum Utama:** * Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT 40/2007**"). * Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") yang mengubah sebagian ketentuan UU PT 40/2007. * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil ("**PP 8/2021**"). --- #### I. Definisi, Karakteristik, dan Pemisahan Tanggung Jawab (*Limited Liability*) 1. **Definisi Yuridis (Pasal 1 angka 1 UU PT 40/2007):** Perseroan Terbatas ("Perseroan") adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2. **Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Pasal 3 ayat 1):** Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 3. **Penerobosan Cadar Perusahaan (*Piercing the Corporate Veil* - Pasal 3 ayat 2):** Tanggung jawab terbatas pemegang saham gugur apabila: * Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; * Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; * Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau * Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan (*commingling of assets*). --- #### II. Pendirian dan Status Badan Hukum 1. **Syarat Pendirian (Pasal 7 UU PT 40/2007 jo. UU Cipta Kerja):** * Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. * Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. * *Pengecualian UU Cipta Kerja:* Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat didirikan oleh 1 (satu) orang ("Perseroan Perorangan") melalui Surat Pernyataan Pendirian tanpa akta notaris. 2. **Perolehan Status Badan Hukum (Pasal 7 ayat 4 & Pasal 9 ayat 1):** Perseroan memperoleh status badan hukum setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") mengenai pengesahan badan hukum Perseroan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*. --- #### III. Struktur Permodalan Perseroan 1. **Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor (Pasal 31 & 32 jo. UU Cipta Kerja & PP 8/2021):** * **Besaran Modal Dasar:** Ketentuan modal dasar minimum sebesar Rp50.000.000,- telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Besaran modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. * **Kewajiban Penyetoran (Pasal 33 ayat 1 & 2):** Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. * **Bukti Penyetoran:** Penyetoran modal wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (misalnya setoran ke rekening bank atas nama Perseroan). --- #### IV. Tiga Organ Utama Perseroan Terbatas 1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 75):** * Organ Perseroan yang memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. * RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (wajib diadakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir - Pasal 78 ayat 2) dan RUPS Luar Biasa (dapat diadakan sewaktu-waktu). 2. **Direksi (Pasal 92 & 97):** * Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. * **Kewajiban Fidusia (*Fiduciary Duty* - Pasal 97 ayat 2):** Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab (*duty of care*) menjalankan tugasnya. * **Tanggung Jawab Pribadi & Renteng (Pasal 97 ayat 3):** Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 3. **Dewan Komisaris (Pasal 108 & 114):** * Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. * Komisaris juga terikat pada *fiduciary duty* dan bertanggung jawab secara pribadi dan renteng jika lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga menyebabkan kepailitan atau kerugian Perseroan (Pasal 114 ayat 3). --- #### V. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL / CSR) * **Pasal 74 UU PT 40/2007:** Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kewajiban ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. --- #### VI. Pedoman Kepatuhan Praktis (*Compliance Guidance*) 1. **Penyusunan Laporan Tahunan:** Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat 1). 2. **Persetujuan RUPS untuk Transaksi Material / Pengalihan Aset:** Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102). 3. **Penyimpanan Dokumen Perusahaan:** Dokumen daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan laporan keuangan wajib disimpan di tempat kedudukan Perseroan dan dapat diakses oleh pemegang saham (Pasal 100).