UU No. 27 Tahun 2022
Undang-Undang (UU)
Privasi Data & Hukum Teknologi / ITE
Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (Indonesia PDP Law)
Pilihan Bahasa Komparasi:
English
🇮🇩
Bahasa Indonesia (Naskah Asli)
Ringkasan Eksekutif & Asas Pokok:
Undang-undang komprehensif pelindungan data pribadi di Indonesia (setara GDPR). Mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data (Data Controller), penunjukan DPO, transfer data lintas batas, serta sanksi denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan dan pidana penjara.
tentang Pelindungan Data Pribadi () menetapkan standar kepatuhan pengelolaan data pribadi bagi sektor privat maupun publik.
Poin Kepatuhan Utama:
1. **Dasar Pemrosesan Data:** Pemrosesan data pribadi wajib memiliki dasar hukum yang sah (persetujuan eksplisit, kewajiban perjanjian, kewajiban hukum, atau kepentingan vital).
2. **Kewajiban Pengendali Data:** Wajib menjaga kerahasiaan, melakukan penilaian dampak pelindungan data (DPIA), dan menunjuk Pejabat Pelindung Data (DPO) untuk pemrosesan skala besar.
3. **Notifikasi Kebocoran Data:** Wajib memberitahukan kegagalan pelindungan data kepada subjek data dan Lembaga PDP dalam waktu maksimal 3x24 jam (72 jam).
🇬🇧
English Translation & Analysis
Executive Summary & Legal Significance:
Comprehensive personal data protection legislation (GDPR equivalent). Codifies data subject rights, data controller/processor compliance, mandatory Data Protection Officer (DPO) appointments, cross-border data transfer rules, and administrative fines up to 2% of annual turnover.
Law No. 27/2022 on Personal Data Protection establishes statutory data governance standards for all private and public sector entities handling personal data in Indonesia.
Key Compliance Imperatives:
1. **Lawful Basis for Processing:** Processing requires valid legal grounds (explicit consent, contractual necessity, statutory obligation, or vital interests).
2. **Controller Obligations:** Mandatory data security measures, Data Protection Impact Assessments (DPIA), and appointment of accredited Data Protection Officers (DPO).
3. **Breach Notification:** Mandatory notification to affected data subjects and the Data Protection Authority within 72 hours of identifying a security breach.
Komparasi Pasal demi Pasal Berdampingan
Pasal-pasal normatif diselaraskan berdampingan untuk kepastian hukum
Explicit Consent & 72-Hour Data Breach Notification
🇮🇩 Bahasa Indonesia
Pengendali Data Pribadi wajib memiliki persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam.
🇬🇧 English
The Personal Data Controller must secure valid explicit consent from the Data Subject. In the event of a personal data breach, the Controller must submit written notification within a maximum of 72 hours.