UU No. 5 Tahun 1960
Undang-Undang (UU)
Properti, Pertanahan & Agraria (UUPA)
Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (Indonesian Basic Agrarian Law / UUPA)
Pilihan Bahasa Komparasi:
English
🇮🇩
Bahasa Indonesia (Naskah Asli)
Ringkasan Eksekutif & Asas Pokok:
Undang-undang fundamental pertanahan dan hak atas tanah di Indonesia. Mengatur hierarki hak atas tanah: Hak Milik (Freehold), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (Right to Use bagi WNA/PMA), Hak Guna Usaha (HGU), serta larangan kepemilikan Hak Milik oleh warga negara asing dan PT PMA.
() merupakan dasar hukum kepemilikan dan pemanfaatan tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Hierarki Hak Atas Tanah di Indonesia:
1. **Hak Milik ( - 27):** Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Badan hukum (termasuk PT PMA) dan WNA dilarang memiliki Hak Milik.
2. **Hak Guna Bangunan (HGB / - 40):** Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah negara atau tanah Hak Milik untuk jangka waktu hingga 30 tahun (dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun). Dapat dimiliki oleh PT PMA.
3. **Hak Pakai ( - 43):** Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia.
🇬🇧
English Translation & Analysis
Executive Summary & Legal Significance:
The foundational statute governing land tenure and real estate property in Indonesia. Establishes the statutory hierarchy of land titles: Right of Ownership (Hak Milik - freehold for Indonesian citizens only), Right to Build (HGB - available for PT PMA), Right to Use (Hak Pakai), and Cultivation Rights (HGU).
Law No. 5/1960 () governs all land rights, property acquisitions, and foreign ownership restrictions across Indonesia.
Land Title Hierarchy:
1. **Hak Milik (Right of Ownership - Freehold):** The strongest absolute title, exclusively reserved for Indonesian individual citizens. Foreign nationals and PT PMA companies are strictly barred from holding Hak Milik.
2. **Hak Guna Bangunan (HGB - Right to Build):** Right to construct and own buildings on state-owned or freehold land for up to 30 years (extendable for 20 years, renewable for 30 years). Fully available to PT PMA.
3. **Hak Pakai (Right to Use):** Right to utilize land for residential or commercial purposes. Foreign nationals residing in Indonesia with valid permits (KITAS/KITAP) may hold Hak Pakai.
Komparasi Pasal demi Pasal Berdampingan
Pasal-pasal normatif diselaraskan berdampingan untuk kepastian hukum
Eligible Subjects for Freehold Ownership (Hak Milik)
🇮🇩 Bahasa Indonesia
(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun.
🇬🇧 English
(1) Only Indonesian citizens may hold Right of Ownership (Hak Milik).
(2) Any foreign national who acquires Hak Milik through intestate inheritance or marital property commingling must surrender/relinquish the right within one year.