WARTA PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF

Warta & Analisis Hukum Indonesia

Analisis mendalam atas perubahan peraturan perundang-undangan, putusan penting Mahkamah Agung, kebijakan perizinan BKPM, dan regulasi sektoral bisnis.

Semua Kategori Hukum Korporasi, Investasi & M&A Ketenagakerjaan & Karyawan Hukum Pidana & KUHP Hukum Perdata & Perikatan (KUHPerdata) Pembaruan KUHPerdata & KUHP Perizinan OSS RBA & Kepatuhan Perpajakan, Perbankan & Fintech Privasi Data & Hukum Teknologi / ITE Properti, Pertanahan & Agraria (UUPA) Hukum Tata Negara & Administrasi Keimigrasian & Izin Tinggal WNA Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam (AMDAL)

Pembaruan KUHPerdata & KUHP 27 Okt 2026

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Perjelas Kekuatan Pembuktian Kontrak Digital & Tanda Tangan Elektronik

Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE) memiliki kekuatan pembuktian sempurna setara akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan UU ITE No. 1/2024.

Supreme Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Agung RI) Analisis Lengkap

Pembaruan KUHPerdata & KUHP 16 Okt 2026

Mahkamah Agung Tegaskan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dan Kontrak Digital

Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE) memenuhi kekuatan pembuktian sempurna setara akta otentik berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan UU ITE.

Mahkamah Agung RI Circular & Jurisprudence Review Analisis Lengkap

Memproses Pembuatan Dokumen AI...

Warta & Analisis Hukum Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Perjelas Kekuatan Pembuktian Kontrak Digital & Tanda Tangan Elektronik

Mahkamah Agung Tegaskan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dan Kontrak Digital