Pembaruan KUHPerdata & KUHP
•
•
Supreme Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Agung RI)
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Perjelas Kekuatan Pembuktian Kontrak Digital & Tanda Tangan Elektronik
Supreme Court Circular (SEMA) Clarifies Electronic Evidence & Digital Contract Admissibility
Ringkasan Poin Kepatuhan Utama
Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE) memiliki kekuatan pembuktian sempurna setara akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan UU ITE No. 1/2024.
Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbaru sebagai pedoman bagi para hakim perdata dalam menilai keabsahan dan nilai pembuktian kontrak elektronik serta tanda tangan digital.
Prinsip Hukum Pokok:
1. **Kekuatan Pembuktian PSrE:** Kontrak yang ditandatangani menggunakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata).
2. **Keabsahan Kontrak Klik (Click-Wrap):** Syarat dan ketentuan digital diakui mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata asalkan konsumen secara sadar mengklik persetujuan sebelum transaksi berlangsung.
3. **Bukti Jejak Audit Kriptografis:** Dalam sengketa perdata, para pihak dapat melampirkan log jejak audit, alamat IP, dan catatan waktu server guna membuktikan otentisitas kesepakatan.
Saran Kepatuhan Usaha:
Perusahaan yang bertransaksi komersial skala besar dianjurkan mengintegrasikan tanda tangan digital tersertifikasi resmi dalam penandatanganan dokumen dan kontrak rekanan.
Perlu Kontrak atau Dokumen yang Sesuai Regulasi Ini?
Buat kontrak atau surat resmi berdasar kepatuhan hukum terkini dalam hitungan menit.