Kecerdasan Hukum Indonesia Optimal untuk kepastian hukum perdata, keabsahan kontrak, dan kepatuhan perizinan usaha.
Pembuatan Draf Berbasis AI • Sesuai Standar OSS-RBA & PP 5/2021
hukum.live
WARTA PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF

Warta & Analisis Hukum Indonesia

Analisis mendalam atas perubahan peraturan perundang-undangan, putusan penting Mahkamah Agung, kebijakan perizinan BKPM, dan regulasi sektoral bisnis.

Semua Kategori Hukum Korporasi, Investasi & M&A Ketenagakerjaan & Karyawan Hukum Pidana & KUHP Hukum Perdata & Perikatan (KUHPerdata) Pembaruan KUHPerdata & KUHP Perizinan OSS RBA & Kepatuhan Perpajakan, Perbankan & Fintech Privasi Data & Hukum Teknologi / ITE Properti, Pertanahan & Agraria (UUPA) Hukum Tata Negara & Administrasi Keimigrasian & Izin Tinggal WNA Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam (AMDAL)
Ketenagakerjaan & Karyawan

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja: Kewajiban Perombakan Kontrak PKWT dan Alih Daya

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan sebagian pasal krusial klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) serta memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan tersendiri dalam batas waktu dua tahun. Putusan ini berdampak langsung terhadap batas waktu PKWT, pembatasan bidang alih daya (outsourcing), serta skema kompensasi dan pengupahan.

Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) Analisis Lengkap