Hukum Korporasi & Investasi
•
•
Ministry of Trade Regulation Update (Kemendag)
Kemendag Perketat Pengawasan Impor Barang E-Commerce & Persaingan Usaha di Pasar Digital
Ministry of Trade Strengthens E-Commerce Import Surveillance & Marketplace Fair Competition Rules
Ringkasan Poin Kepatuhan Utama
Peraturan perdagangan terbaru menegakkan batas minimum USD 100 FOB untuk pembelian impor langsung di platform marketplace serta mewajibkan verifikasi pedagang luar negeri melalui kantor perwakilan domestik.
Kementerian Perdagangan mengeluarkan panduan penegakan hukum komprehensif terkait Permendag No. 31/2023 mengenai perizinan, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).
Unsur Kepatuhan Utama:
1. **Batas Harga Minimum Impor Konsumen:** Platform marketplace dilarang memfasilitasi penjualan langsung lintas batas barang di bawah FOB USD 100, kecuali untuk komoditas yang tercantum dalam daftar positif (positive list).
2. **Larangan Praktik Diskriminatif Algoritma:** Platform digital dilarang memanipulasi algoritma pencarian untuk mengutamakan produk milik platform sendiri dibanding produk pedagang UMKM lokal.
3. **Kewajiban Kantor Perwakilan (KPPA PPMSE):** Pelaku usaha luar negeri yang memenuhi kriteria volume transaksi wajib mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia.
Saran Kepatuhan Usaha:
Pelaku usaha niaga elektronik lintas batas disarankan memastikan kepatuhan katalog produk, kelengkapan izin kepabeanan, serta keabsahan badan perwakilan di Indonesia.
Perlu Kontrak atau Dokumen yang Sesuai Regulasi Ini?
Buat kontrak atau surat resmi berdasar kepatuhan hukum terkini dalam hitungan menit.