Pasal 156a KUHP

### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) #### 1. Dasar Hukum dan Teks Otentik Pasal 156a KUHP Ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP - WvS / UU No. 1 Tahun 1946) disisipkan ke dalam KUHP melalui Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. **Teks Pasal 156a KUHP:** > *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:* > *a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;* > *b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."* --- #### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik) Secara doktriner dan yuridis, Pasal 156a KUHP memuat unsur-unsur delik sebagai berikut: 1. **Unsur Subjektif:** * **Dengan sengaja (*dolus*):** Pelaku menghendaki dan menginsafi (*willen en wetens*) perbuatan mengeluarkan perasaan atau tindakan tersebut beserta akibatnya. * **Maksud/Tujuan khusus (khusus untuk Butir b):** Memiliki *oogmerk* atau intensi agar orang lain tidak memeluk agama apa pun (mempromosikan ateisme di muka umum). 2. **Unsur Objektif:** * **Barang siapa:** Setiap orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). * **Di muka umum (*openbaar*):** Dilakukan di tempat yang dapat dilihat, didengar, atau diakses oleh publik (termasuk perluasan melalui ruang siber/media elektronik sesuai keterkaitan dengan UU ITE). * **Bentuk Perbuatan:** Mengeluarkan perasaan (pernyataan lisan/tulisan) atau melakukan perbuatan konkrit. * **Sifat Perbuatan (Kualifikasi Alternatif):** * *Huruf a:* Bersifat permusuhan (*vijandigheid*), penyalahgunaan (*oneigenlijk gebruik*), atau penodaan (*ontheiliging/belediging*) terhadap agama yang dipeluk di Indonesia. * *Huruf b:* Membujuk, memengaruhi, atau mengarahkan orang agar menjadi tidak beragama. --- #### 3. Hubungan Hukum dan Transisi Regulasi (KUHP Baru / UU No. 1 Tahun 2023) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mereformasi ketentuan penodaan agama. Saat KUHP Baru berlaku efektif (2 Januari 2026): * Ketentuan Pasal 156a KUHP lama dicabut dan digantikan oleh Bab VII (Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan), khususnya: * **Pasal 300 UU 1/2023:** Perbuatan di muka umum yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan diskriminasi/kekerasan terhadap agama/kepercayaan (ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Kategori IV). * **Pasal 301 UU 1/2023:** Penodaan terhadap ajaran agama atau kepercayaan dengan pidana penjara maksimal 3 tahun. * **Pasal 302 UU 1/2023:** Penghasutan untuk tidak beragama/berkepercayaan di muka umum. --- #### 4. Implikasi Praktis dan Panduan Kepatuhan (*Compliance Guidance*) Bagi entitas korporasi, ekspatriat, media, dan individu: 1. **Penyaringan Konten Publik (*Public Discourse Clearance*):** Semua publikasi pemasaran, materi komunikasi publik, pertunjukan seni, atau siniar (*podcast*) wajib menghindari narasi yang menafsirkan doktrin keagamaan secara peyoratif atau menistakan simbol/ritual agama yang diakui di Indonesia. 2. **Kepatuhan Ketenagakerjaan & Keberagaman (*Workplace Harassment & Religion*):** Perusahaan wajib merumuskan peraturan perusahaan (*employee handbook*) yang melarang diskriminasi atau ujaran kebencian berbasis agama di lingkungan kerja guna menghindari pertanggungjawaban pidana perseorangan karyawan di ruang publik. 3. **Konvergensi UU ITE:** Unggahan pada media sosial yang memuat materi Pasal 156a KUHP dapat dijerat secara kumulatif dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE (Ujaran Kebencian SARA).