Pasal 27A UU ITE

### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA) #### 1. Dasar Hukum dan Rujukan Normatif Ketentuan Pasal 27A merupakan norma baru yang disisipkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. * **Pasal 27A UU ITE (UU No. 1/2024):** > *"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."* * **Sanksi Pidana – Pasal 45 ayat (4) UU No. 1/2024:** > *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."* * **Alasan Pengecualian Pidana – Pasal 45 ayat (5) UU No. 1/2024:** Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A tidak dipidana jika: 1. Dilakukan demi kepentingan umum; atau 2. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri. * **Sifat Delik – Pasal 45 ayat (6) UU No. 1/2024:** Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27A merupakan **delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*)**, yang hanya dapat dituntut atas persetujuan/aduan langsung dari korban yang kehormatan atau nama baiknya diserang (atau kuasa hukum/ahli warisnya sesuai batasan hukum acara yang berlaku). --- #### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Tatbestand) Untuk dapat dijerat Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, seluruh unsur berikut harus terpenuhi secara kumulatif: 1. **Subjek Hukum ("Setiap Orang"):** Orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sesuai ketentuan umum UU ITE. 2. **Unsur Kesengajaan ("Dengan Sengaja" / *Dolus*):** Pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tindakan pencemaran tersebut serta konsekuensinya. 3. **Menyerang Kehormatan atau Nama Baik (*Aanranding van Eer of Goede Naam*):** Perbuatan mencemarkan rasa harga diri, integritas moral, atau reputasi sosial pihak lain. 4. **Modus Menuduhkan Suatu Hal (*Door Telastlegging van een Bepaald Feit*):** Berupa tuduhan konkret/faktual tertentu, bukan sekadar makian atau hinaan umum (hinaan umum tanpa tuduhan fakta spesifik dikualifikasikan secara terpisah). 5. **Tujuan Publikasi (*Maksud Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum*):** Niat jahat penyebaran informasi agar dapat diakses oleh khalayak ramai atau pihak ketiga. 6. **Instrumen Sarana:** Dilakukan dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik (media sosial, aplikasi pesan instan dengan grup publik, situs web, dll.). --- #### 3. Hak dan Kewajiban Hukum Para Pihak * **Hak Korban:** * Mengajukan laporan pengaduan resmi kepada penyidik Polri atas dasar delik aduan. * Mencabut pengaduan selama proses pemeriksaan belum diputus di sidang pengadilan sesuai ketentuan KUHAP. * Mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil. * **Kewajiban Pengguna Ruang Digital (Masyarakat/Korporasi):** * Wajib menahan diri dari menyebarkan pernyataan yang menuduhkan fakta tidak terverifikasi kepada individu tertentu di ruang siber. * Wajib memastikan bahwa setiap kritik atau pengungkapan fakta semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum (seperti laporan pengaduan korupsi resmi, perlindungan konsumen publik) atau pembelaan diri yang proporsional. --- #### 4. Pedoman Kepatuhan & Mitigasi Risiko Hukum 1. **Verifikasi dan Uji Kepentingan Umum:** Sebelum mempublikasikan ulasan atau pernyataan negatif di media elektronik, pastikan materi didukung oleh bukti autentik yang dapat diuji serta murni menyangkut kepentingan publik, bukan dendam pribadi. 2. **Penyelesaian Sengketa Alternatif:** Utamakan mekanisme hak jawab, klarifikasi terbuka, atau musyawarah/mediasi sebelum menempuh jalur pidana siber. 3. **Penerapan *Restorative Justice*:** Mengacu pada pedoman Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI, kasus Pasal 27A wajib diprioritaskan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) mengingat status delik aduan dan ancaman pidana di bawah 5 tahun.