Hukum Korporasi, Investasi & M&A
Komparasi: Bahasa Indonesia & English
06 Nov 2026, 01:24 WIB
Pasal 378 dan 372 KUHP Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Bahasa Komparasi:
English
URL Langsung:
https://hukum.live/laws/lookup/pasal-378-dan-372-kuhp-tindak-pidana-penipuan-dan-penggelapan-3/
Analisis Komparasi Berdampingan
๐ฎ๐ฉ
Bahasa Indonesia (Hukum Nasional)
Rujukan Pasal & Analisis Yuridis Resmi
### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA)
Tindak pidana penipuan dan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* / ) serta telah diperbarui dalam tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Baru). Keduanya merupakan tindak pidana terhadap harta benda (*vermogensdelicten*), namun memiliki perbedaan fundamental pada *modus operandi* dan asal-usul penguasaan barang.
---
### I. TEKS STATUTER & RUMUSAN PASAL
#### 1. (Tindak Pidana Penipuan)
> *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*
*(Ketentuan padanan dalam : Baru)*
#### 2. (Tindak Pidana Penggelapan)
> *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*
*(Catatan Denda: Disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012, dilipatgandakan 1.000 kali menjadi maksimal Rp900.000,00; Ketentuan padanan dalam : Baru).*
---
### II. DEKONSTRUKSI UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
#### A. Unsur-Unsur (Penipuan)
1. **Unsur Subjektif:**
* **Dengan maksud (*oogmerk*):** Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
* **Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:** Adanya tujuan menambah nilai ekonomis secara tidak sah.
* **Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*):** Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau kepatutan dalam masyarakat.
2. **Unsur Objektif:**
* **Menggerakkan (*bewegen*) orang lain:** Adanya kausalitas antara sarana tipu daya dengan tergeraknya korban.
* **Sarana Penipuan (*deceitful means*):**
* Memakai nama palsu (*valsche naam*);
* Memakai martabat/keadaan palsu (*valsche hoedanigheid*);
* Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*);
* Rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*).
* **Akibat yang Dikehendaki:**
* Menyerahkan suatu barang (*afgifte van enig goed*);
* Membuat utang (*het aangaan van eene schuld*);
* Menghapuskan piutang (*het tenietdoen van eene inschuld*).
#### B. Unsur-Unsur (Penggelapan)
1. **Unsur Subjektif:**
* **Dengan sengaja (*opzettelijk*):** Kesadaran dan kehendak penuh untuk memiliki barang tersebut.
* **Melawan hukum (*wederrechtelijk*):** Menguasai barang seolah-olah miliknya sendiri (*zich toeeigenen*) bertentangan dengan hukum.
2. **Unsur Objektif:**
* **Mengaku sebagai milik sendiri / memiliki (*toe-eigenen*):** Mengalihkan, menjual, menghabiskan, atau menahan barang di luar wewenang yang sah.
* **Objek:** Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
* **Asal-usul Penguasaan:** Barang tersebut **sudah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan** (misalnya melalui penitipan, sewa-menyewa, pinjam pakai, atau hubungan kerja sah).
---
### III. DISTINGSI YURIDIS: PENIPUAN VS. PENGGELAPAN
| Parameter | Tindak Pidana Penipuan () | Tindak Pidana Penggelapan () |
| :--- | :--- | :--- |
| **Inisiasi Kehendak Jahat (*Mens Rea*)** | Muncul **sejak awal** sebelum barang atau hak berpindah tangan. | Muncul **kemudian**, setelah barang secara sah berada di bawah penguasaannya. |
| **Peralihan Penguasaan Barang** | Korban menyerahkan barang karena **tertipu, terpedaya, atau tergerak** oleh tipu muslihat/kebohongan pelaku. | Pelaku sudah **secara sah menguasai barang** atas dasar hubungan hukum tertentu (bukan karena kejahatan). |
| **Fokus Delik** | Tindakan memanipulasi kehendak orang lain agar melakukan tindakan penyerahan (*levering*). | Tindakan mengubah status penguasaan yang sah (*detentio*) menjadi penguasaan melawan hak (*possessio / eigendom*). |
---
### IV. BATASAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGKETA PERDATA (WANPRESTASI)
Seringkali terjadi kriminalisasi atas hubungan hukum perdata kontraktual. Berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI** (antara lain Putusan MA No. 1601 K/Pid/1990 dan Putusan MA No. 4/Yur/Pid/2018):
1. **Batas Wanprestasi vs. Penipuan:** Jika kesepakatan kontraktual dibuat secara sah tanpa adanya kebohongan atau martabat palsu pada saat perjanjian ditandatangani, namun di kemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya karena ketidakmampuan atau kendala bisnis, perbuatan tersebut merupakan **wanprestasi ()** dan bukan penipuan.
2. **Kriteria Kriminalitas:** Suatu kegagalan pelaksanaan kontrak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila dapat dibuktikan bahwa **sejak awal pembentukan perjanjian**, pelaku telah menyematkan iktikad buruk (*bad faith ab initio*), menggunakan identitas/kondisi fiktif, atau memberikan janji-janji palsu yang mustahil dipenuhi semata-mata untuk menggerakkan korban menyerahkan prestasi/dana.
---
### V. PANDUAN KEPATUHAN & MITIGASI RISIKO PRAKTIS
1. **Uji Tuntas Kontraktual (*Contractual Due Diligence*):** Pastikan setiap transaksi komersial memiliki dasar hukum tertulis yang jelas, klausul hak dan kewajiban tegas, serta verifikasi legalitas subjek hukum guna mengeliminasi klaim martabat palsu (*valsche hoedanigheid*).
2. **Dokumentasi Penyerahan Aset:** Dalam hubungan penitipan, konsinyasi, atau sewa-menyewa, buat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang mencantumkan status kepemilikan barang untuk mempermudah pembuktian unsur *"ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* apabila terjadi penggelapan.
3. **Pemberian Somasi Legal:** Sebelum mengajukan laporan pidana atas dugaan wanprestasi yang berindikasi pidana, kirimkan surat teguran/peringatan hukum (somasi) minimal 2 (dua) kali untuk menguji iktikad baik pihak lawan dan memperjelas ada tidaknya unsur *mens rea*.
๐ฌ๐ง
English Legal Analysis & Statutory Codification
Parallel Comparative Translation & Compliance Notes
### LEGAL ANALYSIS & STATUTORY PROVISIONS (ENGLISH)
The criminal acts of fraud and embezzlement are governed under the Indonesian Penal Code (the legacy Criminal Code / originating from the *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* / ) and have been codified under on the Criminal Code (New ). Both constitute property-related offenses (*vermogensdelicten*), yet they fundamentally differ in their *modus operandi* and the origin of the possession of the property.
---
### I. STATUTORY TEXT & PROVISIONS
#### 1. of the Indonesian Criminal Code (Fraud / *Penipuan*)
> *"Any person who, with the intent to unlawfully benefit themselves or another person, by using a false name or a false capacity, by artifice, or by a series of lies, induces another person to deliver any property to them, or to create a debt, or to extinguish a receivable, shall, being guilty of fraud, be punished by a maximum imprisonment of four years."*
*(Equivalent provision under Law No. 1/2023: of the New Criminal Code).*
#### 2. of the Indonesian Criminal Code (Embezzlement / *Penggelapan*)
> *"Any person who intentionally and unlawfully appropriates any property wholly or partly belonging to another person, which is in their possession otherwise than through a criminal offense, shall, being guilty of embezzlement, be punished by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs."*
*(Fine Adjustment Note: Pursuant to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012, fines are multiplied by 1,000, rendering the statutory threshold up to IDR 900,000.00; Equivalent provision under Law No. 1/2023: of the New Criminal Code).*
---
### II. DECONSTRUCTION OF STATUTORY ELEMENTS
#### A. Statutory Elements of (Fraud)
1. **Subjective Elements:**
* **With intent (*oogmerk*):** The perpetrator consciously desires both the act and its resultant outcome.
* **To unlawfully benefit oneself or another:** A targeted objective of securing an illegitimate economic benefit.
* **Unlawfully (*wederrechtelijk*):** In direct contravention of another party's subjective rights, the perpetrator's legal obligations, or societal standards of reasonableness.
2. **Objective Elements:**
* **Inducing (*bewegen*) another person:** Demonstrable causality between the deceptive mechanisms employed and the victim's resulting disposition.
* **Deceitful Means (*deceitful means*):**
* Use of a false name (*valsche naam*);
* Use of a false status/capacity (*valsche hoedanigheid*);
* Artifice/cunning tricks (*listige kunstgrepen*);
* A web or series of lies (*samenweefsel van verdichtsels*).
* **Intended Resulting Action:**
* The delivery of property (*afgifte van enig goed*);
* The incurring of a debt (*het aangaan van eene schuld*);
* The extinction or cancellation of a receivable (*het tenietdoen van eene inschuld*).
#### B. Statutory Elements of (Embezzlement)
1. **Subjective Elements:**
* **Intentionally (*opzettelijk*):** Willful awareness and specific intent to exercise dominion over the property.
* **Unlawfully (*wederrechtelijk*):** Appropriating the property as one's own (*zich toeeigenen*) in violation of law.
2. **Objective Elements:**
* **Appropriation (*toe-eigenen*):** Actions such as selling, transferring, consuming, spending, or withholding the property beyond authorized legal bounds.
* **Object:** Property belonging entirely or partially to a third party.
* **Origin of Custody:** The property was **lawfully in the perpetrator's possession/custody otherwise than by virtue of a crime** (e.g., through consignment, bailment, lease, loan for use, or a legitimate fiduciary or employment relationship).
---
### III. LEGAL DISTINCTIONS: FRAUD VS. EMBEZZLEMENT
| Parameter | Crime of Fraud () | Crime of Embezzlement () |
| :--- | :--- | :--- |
| **Inception of Criminal Intent (*Mens Rea*)** | Arises **prior to or at the inception** of the transaction, before custody/title shifts. | Arises **subsequently**, after the property is already legally within the perpetrator's custody. |
| **Transfer of Possession** | The victim delivers the property because they are **deceived, induced, or manipulated** by fraudulent means. | The perpetrator **already held lawful possession** of the property under a legitimate legal relationship. |
| **Gravamen of the Offense** | The act of manipulating the counterparty's volition to cause delivery (*levering*). | The conversion of lawful detention/custody (*detentio*) into unlawful ownership/dominion (*possessio / eigendom*). |
---
### IV. CRIMINAL OFFENSES VS. CIVIL BREACH OF CONTRACT (*WANPRESTASI*)
Contractual civil disputes are frequently and improperly submitted for criminal prosecution. Pursuant to the **Consistent Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia** (e.g., Supreme Court Decision No. 1601 K/Pid/1990 and Supreme Court Decision No. 4/Yur/Pid/2018):
1. **Boundary Between Default and Fraud:** Where a contract is validly executed without misrepresentation, false identity, or deceitful contrivance at inception, but a party subsequently fails to perform due to financial inability or operational failure, the conduct constitutes a **breach of contract / default ()**, not criminal fraud.
2. **Criteria for Criminality:** A failure to perform constitutes criminal fraud only if it is proven that **from the very inception of the agreement**, the perpetrator harbored bad faith (*bad faith ab initio*), used fictitious capacities or representations, and extended fraudulent undertakings that could not be honored, solely to induce the victim to part with money or property.
---
### V. PRACTICAL COMPLIANCE & RISK MITIGATION GUIDANCE
1. **Contractual Due Diligence:** Execute robust written contracts detailing explicit representations, warranties, rights, and covenants; authenticate counterparty identities to extinguish claims of false capacity (*valsche hoedanigheid*).
2. **Documentation of Asset Handover:** In arrangements involving bailment, consignment, or equipment leasing, execute formal Handover Reports (*Berita Acara Serah Terima* / BAST) affirming non-transfer of title, providing conclusive proof of the element *"in possession otherwise than through a crime"* should conversion occur.
3. **Formal Legal Notice (*Somasi*):** Prior to filing criminal reports over non-performance with suspected criminal indicators, issue a minimum of two (2) formal letters of default (somations) to assess good faith and substantiate the presence or absence of *mens rea*.