Hukum Pidana & KUHP
Komparasi: Bahasa Indonesia & English
06 Nov 2026, 17:44 WIB
Pasal 362
Bahasa Komparasi:
English
URL Langsung:
https://hukum.live/laws/lookup/pasal-362/
Analisis Komparasi Berdampingan
🇮🇩
Bahasa Indonesia (Hukum Nasional)
Rujukan Pasal & Analisis Yuridis Resmi
### ANALISIS HUKUM & PASAL TERKAIT (BAHASA INDONESIA)
#### 1. Rujukan Statuta dan Teks Normatif
merujuk pada tindak pidana pencurian pokok (biasa) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diundangkan kembali melalui jo. ). Di samping itu, dalam kerangka reformasi hukum pidana nasional, ketentuan ini dikodifikasi ulang ke dalam tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Baru).
* ** (Lama):**
> *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."*
*(Catatan: Nilai denda disesuaikan dengan menjadi dilipatgandakan 1.000 kali, yakni paling banyak Rp900.000,00).*
* ** ( Baru):**
> *"Setiap Orang yang mengambil suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,00)."*
---
#### 2. Unsur-Unsur Yuridis Tindak Pidana (Bestanddelen van het Delict)
Untuk memutus seseorang bersalah melanggar , Penuntut Umum wajib membuktikan terpenuhinya unsur-unsur berikut secara kumulatif:
* **Unsur-Unsur Objektif:**
1. **Barang siapa / Setiap Orang (*Hij*):** Subjek hukum perseorangan yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. **Mengambil (*Wegnemen*):** Perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke dalam kekuasaan mutlak pelaku, sehingga terlepas dari kekuasaan nyata pemilik semula.
3. **Barang sesuatu (*Enig goed*):** Benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai guna (termasuk tenaga listrik, data digital, atau pulsa sebagaimana diakui dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung).
4. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain (*Hetwelk geheel of ten deele aan een ander toebehoort*):** Benda tersebut bukan merupakan benda terlantar (*res nullius*) atau kepemilikan mutlak dari si pelaku.
* **Unsur-Unsur Subjektif:**
1. **Dengan maksud (*Oogmerk*):** Bentuk kesengajaan (*dolus*) yang mensyaratkan adanya kehendak dan keinsyafan untuk menjadikan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya sendiri (*animus rem sibi habendi*).
2. **Secara melawan hukum (*Wederrechtelijk*):** Penguasaan benda dilakukan tanpa hak, tanpa izin pemilik, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sebelum tindakan pengalihan penguasaan itu terjadi.
---
#### 3. Diferensiasi, Kualifikasi, dan Ambang Batas ()
* **Kualifikasi Delik:** merupakan delik biasa (*gewone delicten*), bukan delik aduan (*klachtdelicten*), sehingga proses penuntutan tidak memerlukan laporan/pengaduan dari korban (kecuali pencurian dalam keluarga berdasarkan ).
* **Pencurian Ringan ( jo. ):** Jika nilai objek barang yang dicuri tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak disertai unsur pemberatan (sebagaimana atau ), maka tindak pidana diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda, diperiksa dengan acara cepat, dan terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan rutan.
---
#### 4. Akibat Hukum, Hak Korban, dan Prosedur Penegakan
* **Pertanggungjawaban Pidana:** Pelaku terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dan jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan rutan terhadap tersangka/terdakwa karena ancaman pidana mencapai 5 tahun atau lebih.
* **Hak Korban:** Korban berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian (SPKT), mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perdata melalui KUHAP, atau menempuh gugatan perbuatan melawan hukum () guna menuntut pemulihan hak atas kerugian materiil.
* **Penyelesaian Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):** Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, perkara dapat diselesaikan di luar persidangan (penghentian penuntutan) apabila nilai kerugian dipulihkan, terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dan pelaku bukan merupakan residivis.
🇬🇧
English Legal Analysis & Statutory Codification
Parallel Comparative Translation & Compliance Notes
### LEGAL ANALYSIS & STATUTORY PROVISIONS (ENGLISH)
#### 1. Statutory Citations and Normative Text
refers to the primary offense of ordinary (basic) theft under the Indonesian Criminal Code (the legacy , derived from the *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* as re-enacted via in conjunction with ). Additionally, under Indonesia's criminal law reform framework, this provision has been recodified into of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New ).
* ** of the (Legacy) :**
> *"Any person who takes any property, which wholly or partially belongs to another person, with the intent to unlawfully appropriate it, shall be sentenced for theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiahs."*
*(Note: The fine threshold has been updated pursuant to Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 by multiplying the amount by 1,000, setting it to a maximum of IDR 900,000.00).*
* ** (New ):**
> *"Any Person who takes any Property, which belongs wholly or partly to another person, with the intent to unlawfully possess it, shall be sentenced for theft, with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Category IV (IDR 200,000,000.00)."*
---
#### 2. Juridical Elements of the Offense (*Bestanddelen van het Delict*)
To sustain a criminal conviction under , the Public Prosecutor must prove the cumulative satisfaction of the following statutory elements:
* **Objective Elements:**
1. **Any person (*Barang siapa / Hij*):** A natural legal person capable of bearing criminal liability (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. **Takes (*Mengambil / Wegnemen*):** The physical act of removing a piece of property from its original location or possession into the perpetrator's absolute control, thereby severing the original possessor's actual control.
3. **Any property (*Barang sesuatu / Enig goed*):** Tangible or intangible movable property possessing economic or functional value (including electricity, digital data, or cellular credits as recognized in settled Supreme Court jurisprudence).
4. **Wholly or partially belonging to another (*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*):** The property must not be abandoned property (*res nullius*) or the exclusive legal property of the perpetrator.
* **Subjective Elements:**
1. **With the intent (*Met het oogmerk*):** A manifestation of *mens rea* / intent (*dolus*) requiring the desire and awareness to treat the property as one's own (*animus rem sibi habendi*).
2. **Unlawfully / Without right (*Wederrechtelijk*):** The appropriation of the property is performed without legal right, without the owner's authorization, or in direct violation of applicable law prior to the act of dispossession.
---
#### 3. Classification, Minor Offenses, and Statutory Thresholds (PERMA No. 2 of 2012)
* **Offense Classification:** is classified as an ordinary offense (*gewone delicten*), distinct from a complaint-based offense (*klachtdelicten*). Consequently, state prosecution does not depend on a formal complaint filed by the victim (except in cases of theft among family members pursuant to ).
* **Minor Theft ( jo. PERMA No. 2 of 2012):** If the economic value of the stolen property does not exceed IDR 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) and the act does not contain aggravating factors (as set forth under Articles 363 or 365 of the ), the charge is mitigated to a Minor Offense (*Tindak Pidana Ringan / Tipiring*), punishable by a maximum detention of 3 months or a fine, processed under summary proceedings, and pre-trial detention cannot be imposed.
---
#### 4. Legal Consequences, Victim Rights, and Enforcement Procedure
* **Criminal Liability:** The perpetrator faces a maximum prison term of 5 years or statutory fines. Under of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), investigators and public prosecutors possess the statutory authority to place the suspect/defendant in pre-trial detention because the statutory maximum penalty reaches or exceeds 5 years.
* **Victims' Legal Rights:** Victims have the right to file an official criminal report with the police, petition for a joinder of civil compensation claims within the criminal proceeding pursuant to of the KUHAP, or file an independent civil tort lawsuit (*Onrechtmatige Daad* under ) for full restitution of material damages.
* **Resolution via Restorative Justice:** Pursuant to Police Regulation No. 8 of 2021 and Attorney General Regulation No. 15 of 2020, an offense under may be resolved outside the court system (resulting in dismissal of prosecution) provided that full material restitution is made, a mutual settlement agreement is reached with the victim, and the perpetrator is not a repeat offender (*residivis*).