Kecerdasan Hukum Indonesia Optimal untuk kepastian hukum perdata, keabsahan kontrak, dan kepatuhan perizinan usaha.
Pembuatan Draf Berbasis AI • Sesuai Standar OSS-RBA & PP 5/2021
hukum.live
Sesuai UU Cipta Kerja & KUHPerdata

Kecerdasan Hukum Indonesia & Draf Kontrak Otomatis Cerdas

Memberdayakan investor asing, pengusaha lokal, dan tim korporasi dengan kontrak yang sah mengikat, panduan perizinan OSS-RBA, warta regulasi terkini, dan pembuatan dokumen hukum berbasis AI.

Cari Regulasi & UU (Dwi-Bahasa) Buat Kontrak Surat Resmi
Pusat Navigasi Hukum
KUHPerdata 1320

Pencarian Regulasi & UU (Berdampingan)

Bahasa Indonesia + Inggris atau Mandarin

Perjanjian Kerja (PKWT / PKWTT)

Formula uang kompensasi wajib PP 35/2021

Jual Beli Barang Komersial

Jaminan cacat tersembunyi Pasal 1457-1540 KUHPerdata

Pendirian Investasi Asing PT PMA

Ketentuan modal Rp 10M & Daftar Positif Investasi

Surat Permohonan Izin & Somasi Hukum

Permohonan DPMPTSP & teguran somasi resmi

Kitab UU Hukum Perdata

Panduan syarat sah Pasal 1320, asas itikad baik Pasal 1338, dan ganti rugi wanprestasi.

UU Perseroan Terbatas

Tata kelola Direksi, Dewan Komisaris, RUPS tahunan, dan batasan tanggung jawab permodalan.

Perizinan OSS Berbasis Risiko

PP No. 5/2021: NIB otomatis risiko rendah, sertifikat standar, dan verifikasi izin kementerian.

Kepatuhan Ketenagakerjaan

Ketentuan PP 35/2021 tentang batasan PKWT, uang kompensasi wajib, dan pelaporan Disnaker.

Pembuatan Draf Otomatis

Templat Kontrak Standar

Tersusun sesuai asas hukum perikatan Indonesia dan siap disesuaikan oleh AI.

Lihat Semua Kontrak
Perjanjian Kerja & Ketenagakerjaan KUHPerdata 1320

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Fixed-Term Employment Contract (PKWT)

Draf perjanjian kerja untuk hubungan kerja jangka waktu tertentu atau proyek selesai sesuai UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021, lengkap dengan klausul uang kompensasi pengakhiran kontrak.

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Perjanjian Kerja & Ketenagakerjaan KUHPerdata 1320

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Permanent Employment Contract (PKWTT)

Perjanjian kerja tetap tanpa batas waktu yang memberikan perlindungan yuridis penuh, ketentuan masa percobaan maksimal 3 bulan, dan perhitungan pesangon berdasarkan PP 35/2021.

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Sewa Menyewa Properti & Komersial KUHPerdata 1320

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha / Gedung Kantor

Commercial Property & Office Lease Agreement

Kontrak sewa ruang perkantoran dan properti komersial yang menjamin izin penggunaan alamat domisili usaha, uang jaminan sewa (deposit), pembagian beban perawatan, dan prosedur perpanjangan.

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Perjanjian Pinjaman & Promes KUHPerdata 1320

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan Pengakuan Hutang

Corporate Loan and Promissory Agreement

Perjanjian pinjaman modal dan pengakuan hutang yang mengatur jadwal angsuran pelunasan, bunga wajar, denda keterlambatan, penjaminan kebendaan (agunan), dan klausul percepatan jatuh tempo saat wanprestasi.

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Kerahasiaan & Non-Disclosure (NDA) KUHPerdata 1320

Perjanjian Kerahasiaan Bersama (Non-Disclosure Agreement)

Mutual Non-Disclosure and Confidentiality Agreement (NDA)

Perjanjian kerahasiaan timbal balik untuk melindungi data teknologi, rahasia dagang menurut UU No. 30/2000, daftar pelanggan, dan pembicaraan investasi strategis dari pengungkapan pihak ketiga.

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Kemitraan Usaha & Joint Venture KUHPerdata 1320

Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama Usaha (Joint Venture)

Joint Venture & Business Partnership Agreement

Perjanjian kemitraan strategis untuk pendirian usaha bersama atau konsorsium proyek yang mengatur porsi modal, hak veto kepengurusan, bagi hasil laba rugi, dan mekanisme jalan keluar kebuntuan (deadlock).

Rincian Klausul Buat Draf Kontrak
Pembaruan Regulasi

Warta & Perkembangan Hukum Terkini

Informasi resmi dari Lembaran Negara, Mahkamah Agung, BKPM, dan Kementerian Terkait.

Semua Warta Hukum

Panduan Pendirian Badan Usaha di Indonesia

Kriteria bentuk usaha, ketentuan permodalan, dan prosedur akta notaris

Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA)

10 - 20 hari kerja (tergantung verifikasi KBLI dan persetujuan teknis OSS)

Panduan yuridis komprehensif bagi investor asing dan korporasi multinasional untuk mendirikan perseroan terbatas berbadan hukum di Indonesia dengan kepemilikan modal asing hingga 100%.

Perseroan Terbatas Domestik (PT Biasa)

5 - 7 hari kerja

Bentuk badan hukum paling umum bagi warga negara Indonesia dan badan usaha lokal untuk menjalankan usaha skala kecil, menengah, hingga besar dengan pertanggungjawaban terbatas.

Perseroan Perorangan (PT Perorangan) untuk Usaha Mikro & Kecil

1 - 2 hari kerja (Pendaftaran daring instan)

Bentuk badan hukum inovatif pasca UU Cipta Kerja yang memungkinkan satu orang WNI mendirikan perseroan berbadan hukum tanpa akta notaris dengan biaya terjangkau.

Persekutuan Komanditer (CV - Commanditaire Vennootschap)

3 - 5 hari kerja

Bentuk badan usaha bukan badan hukum yang didirikan oleh sekutu aktif (pengurus dengan tanggung jawab pribadi penuh) dan sekutu komanditer/pasif (tanggung jawab sebatas modal).
Lihat Semua Panduan Pendirian Perusahaan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)

Tahapan izin berdasarkan PP No. 5/2021 dan kode KBLI

Izin Edar Obat dan Makanan (Nomor Izin Edar - BPOM NIE)

Risiko Tinggi (Izin Usah…

Otoritas: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) | 20 - 60 hari kerja sesuai kategori risiko produk

Izin Usaha Penuh Kategori Risiko Tinggi dengan Verifikasi Teknis

Risiko Tinggi (Izin Usah…

Otoritas: Kementerian Teknis (Kemenkes, Kemenperin, ESDM, KLHK) & BKPM | 30 - 90 hari kerja tergantung kompleksitas AMDAL dan audit teknis

Pendaftaran Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE Lingkup Privat)

Risiko Rendah (NIB berla…

Otoritas: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI) | 1 - 3 hari kerja

Nomor Induk Berusaha (NIB) Tunggal via OSS RBA

Risiko Rendah (NIB berla…

Otoritas: Kementerian Investasi / BKPM melalui Sistem Online Single Submission (OSS) | Seketika (Penerbitan otomatis oleh sistem saat data lengkap)
Lihat Semua Prosedur Perizinan
Tata Naskah Surat Hukum Resmi

Butuh Surat Permohonan Izin atau Teguran Hukum Resmi?

Buat surat permohonan izin ke dinas DPMPTSP/kementerian, surat peringatan somasi wanprestasi, Surat Minat (LOI), atau Surat Kuasa Khusus sesuai kaidah tata naskah dinas hukum yang sah.

Buka Pembuat Surat Resmi Tanya Penasihat AI